EKONOMI KERAKYATAN

EKONOMI HARUS MEMIHAK RAKYAT

Mustatho’

Judul Buku : Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, Antara Komitmen dan Jargon
Penulis : Fahmi Radhi
Penerbit : Penerbit Republika
Tahun terbit : Oktober 2008
Tebal buku : xxxii+202 halman
Harga : 27.000.
Published : Koran Jakarta, 17 Nopember 2008.

Memperbincangkan pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara, adalah menilai indikator-indikator yang dapat dijadikan rujukan ke arah mana sistem ekonomi ini bergerak memenuhi tujuannya. Indikasi paling dasar dari pertumbuhan ekonomi yang baik adalah berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik jika mendekati laju pengangguran. Artinya pertumbuhan ekonomi dikatakan berhasil jika mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi pengangguran, yang pada akhirnya mengangkat derajat kemiskinan rakyatnya.
Kenyataannya, tidak satu negara pun di dunia ini yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk tiap angkatan kerja (full employment), kecuali prespektif teoritis dari buku-buku teks ekonomi. Namun demikian, ekonomi bukanlah ansich berbicara kemungkinan memenuhi lapangan kerja pada setiap angkatan kerja, bagi Fahmi Radhi dalam Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, Antara Komitmen dan Jargon, ekonomi adalah masalah kebijakan dan pilihan sikap politik negara.
Bagi penganut negara kesejahteraan (welfare-state), saat negara tidak mampu mendorong sektor swasta menciptakan lapangan kerja, mereka memberi santunan kepada kelompok penganggur. Bagi penganut hukum pasar, tingginya angka pengangguran direspons dengan paket kebijakan liberalisasi yang bersenyawa dengan kuatnya ideologi pasar bebas. Liberalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya kemudian melahirkan globalisasi pasar uang (finance capital) yang akhir-akhir ini merontokkan perekonomian dunia.
Sayangnya, menurut penulis buku ini Indonesia lebih memilih pada jalan yang kedua, yakni liberalisasi ekonomi. Pilihan jalan liberalisasi dilakukan secara konsisten hampir di semua sektor perekonomian di Indonenesia, termasuk sektor pertanian dengan membuka kran impor beras seluas-luasnya, yang berimbas pada lemahnya harga beras lokal, dan lebih parah lagi adalah ketergantungan pangan kepada pihak luar. Liberalisasi migas dilakukan dengan bentuk penghapusan subsidi BBM dan menyerahkan penentuan haraga BBM kepada mekanisme pasar global.
Yang menjadi gugatan bagi Fahmi dari bukunya Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, Antara Komitmen dan Jargon ini adalah sentimen massa rakyat yang berharap banyak pada kepemimpinan baru duet SBY-JK yang dipilih langsung periodik 2004-2009 yang ternyata berbanding-balik dengan kebijakan yang tidak populis, alih-alih mensejahterakan mereka.
Pemerintahan SBY-JK pada awalnya memang menjadi tumpuan yang diharapkan dapat berbuat banyak untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Duet kepemimpinan yang untuk pertama kalinya dalam pemilu Indonesia dipilih langsung oleh rakyat ini memang pernah berhasil membuat terobosan baru dengan pembubaran CGI (consultative Group on Indonesia), sebuah lembaga dunia konsorsium 18 negara dan 13 lembaga kreditor yang dikepalai oleh Bank Dunia. CGI sendiri dianggap sebagai metaforsa dari Inter Gpvermental Group on Indonesia (IGGI) yang pernah juga dibubarkan pada era Soeharto karena dianggap merongrong dan menyebar jala perangkap utang bagi pembangunan ekonomi indonesia dengan mendekte setiap konsep dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia.
Namun demikian, penghapusan CGI bagi Indonesia ternyata tidak berpengaruh banyak, dengan bangunan ekonomi makro yang dicapai pemerintahan SBY-Kalla yang belum menyentuh bangunan ekonomi mandiri dan ekonomi bekedaulatan nasional. Alih-alih mandiri, dengan kebijakan deregulasi ekonomi, liberalisasi dan privatisasi, kondisi perekonomian Indonesia semakin terpuruk pada proses “asingisasi”. Fakta lapangan terkait privatisasi ini dapat disebutkan bahwa, pemodal asing menguasai hampir 85 persen kepemilikan saham BUMN yang digo-publickan dan hampir 90 persen dari 137 konsesi pengolahan lapangan migas di Indonesia juga dikuasai oleh korporasi asing, sebut saja Chevron Pasivic (AS), Conoco Phillips (AS), Total Indonesia (Prancis), China National Offshore Oil Corporation (Tiongkok), Petrochina (Tiongkok), Kore Development Compeny (Korea Selatan), dan Chevron Company (AS).
Pemerintahan SBY-JK yang diharapkan mampu menjadi kepemimpinan Pro-Rakyat sebagaimana ketika rakyat menjatuhkan pilihan kepada mereka pada pemilu 2004 bukanlah pepesan kosong. Rakyat memilih berdasarkan argumentasi rasional dari program dan visi yang diusung pasangan ini. Terlepas dari figur SBY yang simpatik dan penuh pesona, pilihan rakyat sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Dengan beberapa pertimbangan, SBY dapat dikatakan adalah sosok tepat yang hadir disaat tepat (the right man in the right place) untuk menjadi pilihan. Dengan disertasinya yang berjudul “Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi-Politik Fiskal”, seharusnya memang pemerintahan SBY-JK mampu mengatasi persoalan bangsa yang sampai saat ini masih terjerembab pada kubang pengangguran dan kemiskinan. Lalu kemana visi Indonesia mereka? kemana komitmen pemerintahan dan perekonomian Pro-Rakyat yang mereka suarakan dalam kampanyenya?
Ekonomi Pro-Rakyat sendiri menurut Fahmi, adalah bangunan sistem ekonomi yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, sebelum amandemen. Ekonomi Pro-Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada yang lemah. Bagaimanakah hal ini diwujudkan?. Tulisan ini menggiring para pembacanya menelisik persoalan ekonomi bangsa secara subtantif dan dikontekskan secara langsung dengan permasalahan kemiskinan dan pengangguran.
Lebih-lebih era awal kepemimpinan SBY-JK (2004) yang mewarisi masalah pengangguran sekitar 40 juta, kemiskinan 50 persen (dengan standart Bank Dunia), beban utang luar negeri yang membumbung tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak mau beranjak dari angka 4 persen pertahun, serta APBN yang terus saja tidak mampu membiayai belanja pembangunan.
Ekonomi kerakyatan tawaran Fahmi dalam hal ini memberi dua jalan keluar yakni, pertama pendekatan pengurangan beban pengeluaran bagi rakyat miskin, dan kedua pendekatan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin. Keduanya harus diterapkan secara simultan dan terus menerus. Disamping itu, strategi penanggulangan kemiskinan juga harus diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (community empowerment) untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi yang dimiliki.
Pada akhirnya buku ini dapat dinilai sebagai untaian kegelisahan dari seorang akademisi melihat kondisi bangsa yang belum juga menemukan platform ekonomi yang mensejahterakan rakyatnya. Ditulis oleh seorang ekonom UGM yang sekaligus aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Staf Ahli pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM, buku ini memunculkan konsep ekonomi Pro-Rakyat sebagai solusi persoalan bangsa.