MENILAI INDONESIA DALAM LIMA KEPEMIMPINAN

Judul Buku : Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia (Sebuah Investigasi 1997- 2007).

Pengarang : Ishak Rafick

Penerbit : Ufuk Publishing House

Cetakan : I januari 2008

Tebal Buku : xx + 422 halaman

Peresensi : Mustatok*)

Dewasa ini, Negara Indonesia bisa dinilai berada pada fase krusial dalam proses kebernegaraan. Pasca reformasi pemerintahan Indonesi belum juga menemukan titik lontar kearah kemajuan. Negara ini masih terseok dalam mencari dan menerusi amanah reformasi yang dikehendaki rakyat. Tampaknya mulai Habibie, Megawati, Abdurrahman Wahid, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono belum juga mampu lepas dari bayangan pemerintahan lama, yang telah menguasai dan menentukan separuh perjalanan bangsa ini (orde baru). Setali tiga uang para pemimpin bangsa ini tidak mampu menjalankan amanah reformasi untuk menegakkan Negara hukum, birokrasi bersih dan menaikkan kesejahteraan rakyat.

Model pembambungan yang ada sampai pemerintahan terakhir pemerintahan SBY-Kalla saat ini adalah persis sebagaimana model pembangunan developmentalian ala orde baru yang menawarkan pembangunan semu yang berhias nampak indah. Yang ada adalah kemajuan pembangunan di Indonesia tidak diimbangi dengan strategi ekonomi dan politik yang sepadan. Sistem kekuasaan yang masih memusat, perekonomian, dan kebijakan ekonomi yang tidak mengukuhkan sendi perekonomian rakyat dapat diprediksi untuk menggambarkan Indonesia kedepan sebagai Negara gagal, jika tidak segera diatasi. Seabrek permasalahan yang ditinggalkan orde baru, hutang luar negeri yang dulu dijadikan tonggak pembangunan, serta loyalitas pada keuangan dunia (IMF) masih juga menjadi andalan dan trend sampai pemerintahan dewasa ini.

Indonesia yang mengalami transisi awal era kepemimpina Habibie, pada awalnya diharap banyak oleh para pengamat dan ahli Negara untuk menjadi tonggak perubahan Indonesia. Namun demikian transisi yang diserahkan pada pemerintahan Habibie bukanlah awal solusi. Pada masa transisi awal ini justru marak kepentingan dan lips-lips politik yang memanfaatkan moment. Oligarki global dan politik ekonomi orde baru dengan mudahnya melakukan permainan pasar. Harga bahan makanan pokok melambung tinggi, terjadi PHK massal dan pengangguran yang semakin menggila. Kroni orde baru berhasil melakukan pencitraan bahwa reformasi adalah sebuah kesalaham. Pencitraan yang muncul kemudian adalah pembandingan dan anggapan bahwa transisi yang terjadi di Indonesia dari sistem otoriter (orba) ke sistem demokrasi (reformasi) tidak membawa manfaat dan perubahan yang besar pada kemajuan negara maupun terhadap kesejahteraan rakyat. Begitu juga dalam masalah perekonomian. Kepemimpinan Habibie tidak menghadirkan warna lain. Habibie tidak bisa melihat pengalaman seniornya (Soeharto), bahkan menjadi bayangannya. Kebijakan ekonomi Habibie yang niatan awal mempererat hubungan dengan IMF dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian bangsa, menjadi blunder. Terlepasnya Timor Leste dari pangkuan RI menyebabkan usia kepemimpinan Habibie Habis.

Era kepemimpinan Gus Dur mencoba bertindak lain. Gus Dur mampu menciptakan suasana berbeda, menyumbangkan demokratisasi birokrasi dengan memisahkan antara ABRI/TNI dan kepolisian. Pemerintahan ini bertindak tegas dengan membatasi pinjaman dan mentarget pengembalian utang pada IMF, namun sekali lagi Gus Dur terjebak dalam model totalitarianisme kenegaraan. Gus Dur bertindak semena-mena dengan menganggap unsur legislatif (DPR/MPR) saat itu tidak penting. Meniadakan suara legislativ adalah menyalahi sistem kenegaraan Indonesia itu sendiri yang berpegang pada model Republik dengan sistem pembagian kekuasaan model trias-politika. Blunder ini menyebabkan usia kepemimpinan Gus Dur tidak berjalan lama. Dan menyerahkan kepemimpinan RI melalui Sidang Istimewa yang kemudian memilih pasangan Mega-Hamzah sebagai penerus. Tidak jauh serupa dengan pemerintahan Hbibie, kepemimpinan Megawati setali tiga uang, yang ada Indonesia semakin merana dalam cengkraman IMF dan korporasai global. Privatisasi-privatisasi sector public (BUMN) menjadi trade mark Indonesia masa Megawati ini. Kekuasaan Negara condong memberi angin segar terhadap korporasi busuk yang menyengsarakan rakyat. Likuditas Bank-Bank swasta menjadi masalah sampai saat ini. BLBI adalah raport yang belum tuntas.

Saat ini, dalam pundak presiden ke-6 RI pasangan SBY/Kalla Indonesia dipertaruhkan. Setidaknya ketenangan politik sangat berpegaruh banyak terhadap roda pemerintahan. Namun tetap saja, apa yang diharapkan banyak oleh rakyat Indonesia, jauh panggang dari api. Hampir semua persoalan bangsa belum dapat teratasi. Entah sampai kapan rakyat Indonesia mampu bertahan dalam kesabara. Melihat semakin banyak raport merah pemerintahan SBY/Kalla nampak di depan mata (Kasus Lapindo, BLBI, Suap Jaksa, dan seterusnya), pemerintahan SBY-Kalla perlu waspada, apakah akan mengulang para pendahulu mereka –jatuh ditengah kekuasaan, ataukah mampu berjalan dengan tegak menyelesaikan kepemimpinan mereka sampai purna 5 tahun. Kita lihat saja!

Melihat raport merah masing-masing pemimpin negeri ini mulai orde baru sampai saat ini, yang menarik dari membaca buku ini adalah anasir analisis dan tatapan masa depan yang disuguhkan penulis. Dengan melihat kemampuan pemimpin Indonesia sampai saat ini, menurut penulis Indonesia sulit untuk diramal maju. Setidaknya dikarenakan pemimpin-pemimpin yang ada adalah produk masa lalu (orde baru) yang tidak mungkin bisa lepas dari gaya pikir dan gaya pimpin model orde baru. Harus ada pemangkasan generasi, mengganti generasi tua (quo) beralih kepada genarasi yang tidak punya hutang jasa pada orde baru. Alternative yang disuguhkan adalah Satrio Paningit dari kaum papa Indonesia, mempuni dalam kepemimpinan mengerti akan kesengsaraan. Entah siapa, dari mana dan kapan. Setidaknya 2009 ada sedikit harapan.

Mustatok adalah pemerhati kebijakan pemerintah Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti di LEMLIT IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mengenyam pendidikan formal S-1 UIN Yogya dan S-2 ICAS-Paramadina Jakarta. Saat ini bergiat pada Lingkar studi untuk kepentingan Publik (elSKP) Ciputat.